MONITORING DAN EVALUASI DATA



No Organisasi Perangkat Daerah Tahun
2018 2019 2020 2021 2022
Jumlah Data Data Terinput Jumlah Data Data Terinput Jumlah Data Data Terinput Jumlah Data Data Terinput Jumlah Data Data Terinput
1 SEKRETARIAT DAERAH 158 50 158 53 158 86 158 - 158 -
1.Bagian Tata Pemerintahan 20 11 20 11 20 13 20 - 20 -
1.Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
6 4 6 4 6 4 6 - 6 -
2.Sub Bagian Administrasi Kewilayahan
9 4 9 4 9 6 9 - 9 -
3.Sub Bagian Otonomi Daerah
5 3 5 3 5 3 5 - 5 -
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat 31 2 31 5 31 16 31 - 31 -
1.Sub Bagian Bina Mental Spiritual
13 1 13 3 13 10 13 - 13 -
2.Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
12 1 12 2 12 6 12 - 12 -
3.Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
6 - 6 - 6 - 6 - 6 -
3.Bagian Hukum 12 7 12 6 12 5 12 - 12 -
1.Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
5 4 5 4 5 5 5 - 5 -
2.Sub Bagian Bantuan Hukum
3 3 3 2 3 - 3 - 3 -
3.Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
4.Bagian Administrasi Pembangunan 10 2 10 4 10 2 10 - 10 -
1.Sub Bagian Penyusunan Program
5 1 5 2 5 2 5 - 5 -
2.Sub Bagian Pengendalian Program
2 1 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Sub Bagian Evaluasi Dan Laporan
3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
5.Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa 13 12 13 12 13 11 13 - 13 -
1.Sub Bagian Pengelolaan Lpse
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
4 4 4 4 4 3 4 - 4 -
3.Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
5 4 5 4 5 4 5 - 5 -
6.Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam 26 3 26 2 26 12 26 - 26 -
1.Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Ukm Dan Esdm
10 1 10 - 10 4 10 - 10 -
2.Subsub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
8 2 8 2 8 5 8 - 8 -
3. Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Bahan Usaha Daerah
8 - 8 - 8 3 8 - 8 -
7.Bagian Organisasi 23 10 23 11 23 20 23 - 23 -
1.Sub Bagian Kelembangaan Dan Analisa Jabatan
6 1 6 - 6 6 6 - 6 -
2.Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
8 5 8 6 8 8 8 - 8 -
3.Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
9 4 9 5 9 6 9 - 9 -
8.Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 13 2 13 1 13 5 13 - 13 -
1.Sub Bagian Protokol
4 1 4 - 4 - 4 - 4 -
2.Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
6 - 6 - 6 2 6 - 6 -
3.Sub Bagian Upacara
3 1 3 1 3 3 3 - 3 -
9.Bagian Umum 10 1 10 1 10 2 10 - 10 -
1.Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
6 1 6 1 6 2 6 - 6 -
2.Sub Bagian Rumah Tangga
2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
3.Sub Bagian Perlengkapan Dan Pemeliharaan
2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
2 SEKRETARIAT DPRD 19 19 19 19 19 14 19 - 19 -
1.Bagian Umum 6 6 6 6 6 3 6 - 6 -
1.Sub Bagian Rumah Tangga
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
2.Sub Bagian Kepegawaian
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
3.Sub Bagian Perlengkapan
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Bagian Risalah Dan Persidangan 8 8 8 8 8 6 8 - 8 -
1.Sub Bagian Risalah Dan Persidangan
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -
2.Sub Bagian Hukum Dan Perundang-undangan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Sub Bagian Perpustakaan
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -
4.Bagian Hubungan Masyarakat 5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
1.Sub Bagian Reses Dan Aspirasi
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Sub Bagian Dokumentasi Dan Publikasi
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
3 INSPEKTORAT 16 9 16 11 16 16 16 - 16 -
1.Inspektur Pembantu Pengawasan Sekretraiat Daerah, Dprd Dan Penanganan Khusus 3 1 3 3 3 3 3 - 3 -
1.Inspektur Pembantu Pengawasan Sekretraiat Daerah, Dprd Dan Penanganan Khusus
3 1 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-dinas 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Inspektur Pembantu Pengawasan Dinas-dinas
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3.Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis 3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
1.Inspektur Pembantu Pengawasan Lembaga Teknis
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
4.Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan Dan Desa 6 1 6 1 6 6 6 - 6 -
1.Inspektur Pembantu Pengawasan Kecamatan, Kelurahan Dan Desa
6 1 6 1 6 6 6 - 6 -
4 BADAN KEUANGAN 57 50 57 53 57 35 57 - 57 -
1.Bidang Akuntansi 6 6 6 6 6 6 6 - 6 -
1.Sub Bidang Akuntansi
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Sub Bidang Pelaporan
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Bidang Anggaran 15 12 15 15 15 13 15 - 15 -
1.Sub Bidang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tidak Langsung
8 7 8 8 8 7 8 - 8 -
2.Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung Dan Pembiayaan
7 5 7 7 7 6 7 - 7 -
3.Bidang Aset 25 22 25 22 25 16 25 - 25 -
1.Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Penghapusan
12 9 12 9 12 5 12 - 12 -
2.Kasubid Perencanaan Dan Penatausahaan Aset
13 13 13 13 13 11 13 - 13 -
4.Bidang Verifikasi 11 10 11 10 11 - 11 - 11 -
1.Sub Bidang Verifikasi
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Sub Bidang Perbendaharaan
10 9 10 9 10 - 10 - 10 -
5 BADAN PENDAPATAN 38 31 38 30 38 20 38 - 38 -
1.Bidang Perencanaan, Perhitungan Dan Penetapan Pendapatan 7 2 7 2 7 5 7 - 7 -
1.Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan
5 2 5 2 5 5 5 - 5 -
2.Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan
2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
3.Sub Bidang Perhitungan Dan Penetapan
- - - - - - - - - -
2.Bidang Penagihan I 12 12 12 12 12 4 12 - 12 -
1.Sub Bidang Pajak Setoran Dan Parkir
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Sub Bidang Pajak Hotel Dan Sarang Burung Walet
4 4 4 4 4 - 4 - 4 -
3.Sub Bidang Pajak Reklame,hiburan Dan Ppj
4 4 4 4 4 - 4 - 4 -
3.Bidang Penagihan Ii 14 13 14 13 14 10 14 - 14 -
1.Sub Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan
4 3 4 3 4 - 4 - 4 -
2.Sub Bidang Pajak Air Tanah, Mineral Bukan Logam, Batuan, Dan Bphtb
6 6 6 6 6 6 6 - 6 -
3.Sub Bidang Retrebusi Daerah Dan Pendapatan Lainnya
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
4.Bidang Pembinaan,pengawasan,konsultasi Dan Pelaporan 5 4 5 3 5 1 5 - 5 -
1.Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Komunikasi Dan Penyelesaian Keberatan
2 2 2 1 2 - 2 - 2 -
2.Sub Bidang Pengawasan, Monotoring Dan Evaluasai Pendapatan
2 1 2 1 2 - 2 - 2 -
3.Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
6 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 17 11 17 12 17 13 17 - 17 -
1.Bidang Pengadaan Informasi Dan Kinerja Pegawai 10 5 10 5 10 6 10 - 10 -
1.Sub Bidang Analisis Kebutuhan Dan Pengadaan
2 1 2 1 2 2 2 - 2 -
2.Sub Bidang Data Dan Informasi Manajemen Kepegawaian
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3. Sub Bidang Pembinan Disiplin Dan Kinerja
4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
2.Bidang Administrasi Kepegawaian 3 2 3 3 3 3 3 - 3 -
1.Sub Bidang Mutasi
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
2. Sub Bidang Kepangkatan
2 1 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Bidang Pendidikan Dan Pelatihan 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Sub Bidang Diklat Dalam Jabatan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Sub Bidang Pengembangan Aparatur
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16 13 16 16 16 14 16 - 16 -
1.Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 4 4 4 4 4 3 4 - 4 -
1.Sub Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
2 2 2 2 2 1 2 - 2 -
2.Bidang Politik Dalam Negeri 4 1 4 4 4 3 4 - 4 -
1.Sub Bidang Pengembangan Budaya Dan Etika Politik
3 - 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik Dan Pemilu
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
3.Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional 8 8 8 8 8 8 8 - 8 -
1.Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
2.Sub Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10 8 10 9 10 2 10 - 10 -
1.Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan 3 3 3 3 3 1 3 - 3 -
1.Seksi Pencegahan
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Seksi Kesiapsiagaan
2 2 2 2 2 1 2 - 2 -
2.Bidang Kedaruratan Dan Logistik 5 5 5 5 5 1 5 - 5 -
1.Seksi Kedaruratan
3 3 3 3 3 1 3 - 3 -
2.Seksi Logistik
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 2 - 2 1 2 - 2 - 2 -
1.Seksi Rehabilitasi
1 - 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Bidang Rekonstruksi
1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
9 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 24 10 24 24 24 24 24 - 24 -
1.Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 5 4 5 5 5 5 5 - 5 -
1.Seksi Pembinaan Pengawasan Dan Penyuluhan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan
3 2 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat 7 2 7 7 7 7 7 - 7 -
1.Seksi Operasi Dan Pengendalian
4 1 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Seksi Kerjasama
3 1 3 3 3 3 3 - 3 -
3.Bidang Sumber Daya Aparatur 5 3 5 5 5 5 5 - 5 -
1.Sekksi Pelatihan Dasar
3 2 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Tekhnis Fungsional
2 1 2 2 2 2 2 - 2 -
4.Bidang Perlindungan Masyarakat 5 1 5 5 5 5 5 - 5 -
1.Seksi Satuan Linmas
2 1 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Bina Potensi Masyarakat
3 - 3 3 3 3 3 - 3 -
5.Uptd Damkar 2 - 2 2 2 2 2 - 2 -
1.Uptd Damkar
2 - 2 2 2 2 2 - 2 -
10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 96 88 96 89 96 46 96 - 96 -
1.Pendidikan Dan Pengajaran 16 15 16 16 16 14 16 - 16 -
1.Seksi Pengembangan Minat Dan Bakat
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Pendidikan Sekolah Dasar
7 6 7 7 7 6 7 - 7 -
3.Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
7 7 7 7 7 6 7 - 7 -
2.Bidang Sarana Dan Prasarana 18 11 18 11 18 8 18 - 18 -
1.Seksi Pengelolaan Aset
4 - 4 - 4 - 4 - 4 -
2.Seksi Sarana Dan Prasarana Sd
7 6 7 6 7 4 7 - 7 -
3.Seksi Sarana Dan Prasarana Smp
7 5 7 5 7 4 7 - 7 -
3.Bidang Pengembangan Mutu Pendidikan 25 25 25 25 25 14 25 - 25 -
1.Seksi Data Dan Informasi
5 5 5 5 5 - 5 - 5 -
2.Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan Sd
10 10 10 10 10 7 10 - 10 -
3.Seksi Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
10 10 10 10 10 7 10 - 10 -
4.Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat 27 27 27 27 27 - 27 - 27 -
1.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
11 11 11 11 11 - 11 - 11 -
2.Seksi Pendidikan Masyarakat
12 12 12 12 12 - 12 - 12 -
3.Seksi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat
4 4 4 4 4 - 4 - 4 -
5.Bidang Kebudayaan 10 10 10 10 10 10 10 - 10 -
1.Seksi Pengembangan Nilai-nilai Budaya, Sejarah, Cagar Budaya Dan Museum
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Seksi Pembinaan Kesenian Daerah
6 6 6 6 6 6 6 - 6 -
11 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 88 86 88 85 88 67 88 - 88 -
1.Bidang Tanaman Pangan Dan Holtikultura 23 23 23 23 23 23 23 - 23 -
1.Seksi Tanaman Pangan
15 15 15 15 15 15 15 - 15 -
2.Seksi Hortikultura
5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
3.Seksi Perlindungan Tanaman
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Bidang Peternakan 17 16 17 16 17 13 17 - 17 -
1.Seksi Produksi Dan Teknologi Peternakan
6 5 6 5 6 5 6 - 6 -
2.Seksi Keswan Dan Kesmavet
5 5 5 5 5 4 5 - 5 -
3.Seksi Penyebaran Dan Pengembangan Peternakan
6 6 6 6 6 4 6 - 6 -
3.Bidang Perkebunan 17 17 17 17 17 6 17 - 17 -
1.Seksi Pengembangan Usaha Dan Pasca Panen
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Seksi Peningkatan Produksi
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
11 11 11 11 11 - 11 - 11 -
4.Bidang Pengembangan Sdm 7 7 7 6 7 7 7 - 7 -
1.Seksi Peningkatan Sdm
3 3 3 2 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Kelembagaan Petani
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
3.Seksi Sarana Dan Perizinan
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
5.Bidang Sarana Dan Prasarana Pertanian 10 9 10 9 10 8 10 - 10 -
1.Seksi Perluasan Dan Pengelolaan Lahan
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -
2.Seksi Pengelolaan Air Irigasi
5 4 5 4 5 4 5 - 5 -
3.Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
6.Bidang Ketahanan Pangan 14 14 14 14 14 10 14 - 14 -
1.Seksi Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan
5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
2.Seksi Konsumsi Dan Keamanan Pangan
4 4 4 4 4 3 4 - 4 -
3.Seksi Distribusi Dan Harga Pangan
5 5 5 5 5 2 5 - 5 -
12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 40 20 40 27 40 10 40 - 40 -
1.Bidang Sumber Daya Air 11 5 11 7 11 3 11 - 11 -
1.Seksi Irigasi
3 1 3 1 3 - 3 - 3 -
2.Seksi Sungai, Pantai Dan Rawa
4 2 4 2 4 3 4 - 4 -
3.Seksi Operasi Dan Pemeliharaan
4 2 4 4 4 - 4 - 4 -
2.Bidang Bina Marga 9 9 9 9 9 - 9 - 9 -
1.Seksi Jalan
5 5 5 5 5 - 5 - 5 -
2.Seksi Jembatan
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Seksi Pemeliharaan
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Bidang Cipta Karya 12 1 12 3 12 - 12 - 12 -
1.Seksi Drainase Dan Jalan Non Status
5 - 5 2 5 - 5 - 5 -
2.Seksi Air Minum Dan Sanitasi
4 1 4 1 4 - 4 - 4 -
3.Seksi Bangunan Gedung
3 - 3 - 3 - 3 - 3 -
4.Bidang Bina Konstruksi 4 1 4 4 4 3 4 - 4 -
1.Seksi Bina Teknik
1 - 1 1 1 1 1 - 1 -
2.Seksi Jasa Konstruksi
2 1 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Seksi Laboratorium
1 - 1 1 1 - 1 - 1 -
5.Bidang Penataan Ruang 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Seksi Perencanaan Dan Pengaturan
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
2.Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
3.Seksi Pembinaan Dan Pengawasan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
13 DINAS SOSIAL 43 30 43 30 43 32 43 - 43 -
1.Bidang Rehabilitasi Sosial 22 15 22 16 22 16 22 - 22 -
1.Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial,disabilitas Dan Panti
13 10 13 10 13 11 13 - 13 -
2.Seksi Rehabilitasi Sosial Lansia Dan Anak
9 5 9 6 9 5 9 - 9 -
2.Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial 9 7 9 6 9 7 9 - 9 -
1.Seksi Perlindungan
4 4 4 4 4 3 4 - 4 -
2.Seksi Jaminan Sosial
5 3 5 2 5 4 5 - 5 -
3.Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin 12 8 12 8 12 9 12 - 12 -
1.Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Bantuan Stimulan Dan Fakir Miskin
5 2 5 2 5 5 5 - 5 -
2.Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan Dan Restorasi Sosial
7 6 7 6 7 4 7 - 7 -
14 DINAS KESEHATAN 74 66 74 65 74 50 74 - 74 -
1.Bidang Bina Pelayanan Kesehatan 10 10 10 10 10 6 10 - 10 -
1.Seksi Kesehatan Primer
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
4 4 4 4 4 2 4 - 4 -
2.Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit 10 10 10 10 10 5 10 - 10 -
1.Seksi Surveilans Dan Imunisasi
4 4 4 4 4 2 4 - 4 -
2.Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular
4 4 4 4 4 1 4 - 4 -
3.Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Bidang Sumber Daya Kesehatan 10 10 10 9 10 9 10 - 10 -
1.Seksi Kefarmasian
6 6 6 5 6 5 6 - 6 -
2.Seksi Alat Kesehatan Dan Pkrt
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
3.Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
4.Bidang Kesehatan Masyarakat 44 36 44 36 44 30 44 - 44 -
1.Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi
29 22 29 23 29 23 29 - 29 -
2.Seksi Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat
7 6 7 5 7 - 7 - 7 -
3.Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
8 8 8 8 8 7 8 - 8 -
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 36 18 36 18 36 18 36 - 36 -
1.Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 14 6 14 6 14 8 14 - 14 -
1.Seksi Identitas Penduduk
5 4 5 4 5 5 5 - 5 -
2.Seksi Pindah Datang Penduduk
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Seksi Pendataan Penduduk
7 - 7 - 7 1 7 - 7 -
2.Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 13 5 13 5 13 9 13 - 13 -
1.Seksi Kelahiran
5 - 5 - 5 4 5 - 5 -
2.Seksi Perkawinan Dan Perceraian
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
3.Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan Dan Kematian
5 2 5 2 5 2 5 - 5 -
3.Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6 4 6 4 6 - 6 - 6 -
1.Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
2.Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Dan Komunikasi
3 2 3 2 3 - 3 - 3 -
4.Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan 3 3 3 3 3 1 3 - 3 -
1.Seksi Kerjasama
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Seksi Pemanfataan Data Dan Dokumen Kependudukan
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
3.Seksi Inovasi Pelayanan
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
16 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 15 12 15 13 15 6 15 - 15 -
1.Bidang Perumahan 6 6 6 6 6 5 6 - 6 -
1.Seksi Pengembangan Dan Penataan Perumahan Formal
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -
2.Seksi Pengembangan Dan Penataan Perumahan Swadaya
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Bidang Permukiman 4 1 4 2 4 1 4 - 4 -
1.Seksi Sarana Dan Prasarana Kawasan Permukiman
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
2.Seksi Pengembangan Dan Penataan Kawasan Permukiman
3 - 3 1 3 - 3 - 3 -
3.Bidang Pertanahan 5 5 5 5 5 - 5 - 5 -
1.Seksi Survey, Pengukuran Dan Pemetaan
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Seksi Sengketa, Pengaturan Dan Penataan Pertanahan
4 4 4 4 4 - 4 - 4 -
17 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 27 26 27 26 27 23 27 - 27 -
1.Bidang Penanaman Modal 12 12 12 12 12 12 12 - 12 -
1.Seksi Perencanaan, Pengendalian Sistem Informasi Dan Pengawasan Penanaman Modal
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Pengembangan Iklim Dan Promosi Penanaman Modal
9 9 9 9 9 9 9 - 9 -
2.Bidang Pelayanan ,pendaftaran, Perizinan Dan Non Prizinan 7 6 7 6 7 4 7 - 7 -
1.Seksi Layanan Informasi Pengaduan, Konsultasi Pengawasan Dan Penyuluhan
3 3 3 3 3 1 3 - 3 -
2.Seksi Pendaftran, Verifikasi Dan Pelaporan Perizinan
4 3 4 3 4 3 4 - 4 -
3.Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sektor A 4 4 4 4 4 3 4 - 4 -
1.Seksi Peninjauan Sektor A
2 2 2 2 2 1 2 - 2 -
2.Seksi Penetapan Sektor A
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
4.Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sektor B 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Seksi Peninjauan Sektor B
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Penetapan Sektor B
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
18 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 19 16 19 17 19 17 19 - 19 -
1.Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa 10 8 10 9 10 9 10 - 10 -
1.Seksi Penataan Dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan
4 3 4 3 4 3 4 - 4 -
2.Seksi Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
6 5 6 6 6 6 6 - 6 -
2.Bidang Pemerintahan Desa 6 5 6 5 6 5 6 - 6 -
1.Seksi Penataan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Dan Kerjasama Desa
3 2 3 2 3 2 3 - 3 -
3.Bidang Usaha Ekonomi Desa Dan Pendayagunaan Sda Dan Ttg 3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
1.Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
19 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 39 36 39 36 39 22 39 - 39 -
1.Bidang Perikanan Budidaya 14 13 14 13 14 9 14 - 14 -
1.Seksi Produksi Budidaya
7 6 7 6 7 6 7 - 7 -
2.Seksi Sarana Dan Prasarana Budidaya
5 5 5 5 5 3 5 - 5 -
3.Seksi Karantina Dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
2.Bidang Perikanan Tangkap, Kelautan Dan Pesisir 9 9 9 8 9 7 9 - 9 -
1.Seksi Produksi Perikanan Tangkap
2 2 2 2 2 1 2 - 2 -
2.Seksi Sarana Dan Prasarana Penangkapan
3 3 3 2 3 3 3 - 3 -
3.Seksi Sumber Daya Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
4 4 4 4 4 3 4 - 4 -
3.Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 8 7 8 8 8 1 8 - 8 -
1.Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan
2 1 2 2 2 - 2 - 2 -
2.Seksi Pemasaran Dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan
2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
3.Seksi Penguatan Daya Saing Produk Dan Non Produk Perikanan
4 4 4 4 4 1 4 - 4 -
4.Bidang Kelembagaan Dan Penyuluhan 8 7 8 7 8 5 8 - 8 -
1.Seksi Informasi Dan Inovasi Teknologi Perikanan
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Seksi Pembinaan Kelembagaan Dan Pendataan
5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
3.Seksi Ppengawasan Dan Pengendaliansumber Daya Perikanan
2 1 2 1 2 - 2 - 2 -
20 DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA 29 23 29 21 29 20 29 - 29 -
1.Bidang Pemuda 6 5 6 5 6 1 6 - 6 -
1.Seksi Pemberdayaan Pemuda
3 2 3 2 3 - 3 - 3 -
2.Seksi Kepeloporan, Kemitraan Dan Organisasi Pemuda
3 3 3 3 3 1 3 - 3 -
2.Bidang Olahraga 8 6 8 6 8 7 8 - 8 -
1.Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
3 1 3 1 3 2 3 - 3 -
2.Seksi Pembudayaan Olahraga
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
3.Seksi Infrastruktur Dan Kemitraan Olahraga
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3.Bidang Usaha Pariwisata 9 7 9 6 9 9 9 - 9 -
1.Seksi Sarana Dan Prasarana Wisata
3 2 3 1 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Pembinaan Kelembagaan Dan Sdm Kepariwisataan
6 5 6 5 6 6 6 - 6 -
4.Bidang Promosi Wisata 6 5 6 4 6 3 6 - 6 -
1.Seksi Pengembangan Dan Promosi Wisata
3 2 3 1 3 2 3 - 3 -
2.Seksi Pengembangan Dan Promosi Ekonomi Kreatif
3 3 3 3 3 1 3 - 3 -
21 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 19 18 19 19 19 18 19 - 19 -
1.Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan 9 8 9 9 9 8 9 - 9 -
1.Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga
7 6 7 7 7 7 7 - 7 -
2.Seksi Advokasi, Penggerakan Dan Penyuluhan
2 2 2 2 2 1 2 - 2 -
2.Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
1.Seksi Keluarga Berencana
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
2.Seksi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3.Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
1.Seksi Pemberdayaan Perempuan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Perlindungan Anak
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
22 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 20 20 20 20 20 17 20 - 20 -
1.Bidang Perindustrian 6 6 6 6 6 6 6 - 6 -
1.Seksi Industri Makanan Dan Minuman
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Non Makanan Dan Minuman
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Bidang Perdagangan 5 5 5 5 5 4 5 - 5 -
1.Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -
2.Seksi Sarana Dan Prasarana Perdagangan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen 2 2 2 2 2 - 2 - 2 -
1.Seksi Perlindungan Konsumen
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Seksi Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
4.Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Seksi Koperasi
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Usaha Kecil Dan Menengah
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
5.Uptd Meteorologi 3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
1.Uptd Metrologi
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
23 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 30 30 30 30 30 30 30 - 30 -
1.Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik 13 13 13 13 13 13 13 - 13 -
1.Seksi Pelayanan Informasi Publik
8 8 8 8 8 8 8 - 8 -
2.Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik
5 5 5 5 5 5 5 - 5 -
2.Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian 13 13 13 13 13 13 13 - 13 -
1.Seksi E-government Dan Persandian
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
2.Seksi Pengembangan Sumber Daya Tekonologi Informasi Dan Komunikasi
9 9 9 9 9 9 9 - 9 -
3.Bidang Statistik 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Seksi Pengolahan Data Sektoral
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Kemitraan Dan Penyajian Data Statistik
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
24 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 38 33 38 33 38 38 38 - 38 -
1.Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 12 7 12 7 12 12 12 - 12 -
1.Seksi Perencanaan Dan Kajian Dampak Lingkungan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
3.Seksi Peningkatan Kapasitas Sdm Lingkungan Hidup
8 3 8 3 8 8 8 - 8 -
2.Bidang Pengelolaan Limbah Dan Pengendalian Pencemaran 9 9 9 9 9 9 9 - 9 -
1.Seksi Pengelolaan Limbah
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Pengendalian Pencemaran
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
3.Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
3.Bidang Kebersihan Dan Pertamanan 15 15 15 15 15 15 15 - 15 -
1.Seksi Kebersihan
7 7 7 7 7 7 7 - 7 -
2.Seksi Pertamanan
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3.Seksi Sarana Dan Prasarana Persampahan
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
4.Uptd Tpa Sampah Binuang 2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
1.Uptd Sampah Binuang
2 2 2 2 2 2 2 - 2 -
25 DINAS PERHUBUNGAN 22 21 22 21 22 21 22 - 22 -
1.Bidang Pengembangan Perhubungan 4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
1.Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
3 3 3 3 3 3 3 - 3 -
2.Seksi Pemeiliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
1 1 1 1 1 1 1 - 1 -
2.Bidang Lalu Lintas 6 5 6 6 6 6 6 - 6 -
1.Seksi Menejemen Rekayasa Lalu Lintas
2 1 2 2 2 2 2 - 2 -
2.Seksi Pengewasan Dan Pengendalian Lalu Lintas
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3.Bidang Angkutan 12 12 12 11 12 11 12 - 12 -
1.Seksi Menejemen Angkutan
8 8 8 8 8 8 8 - 8 -
2.Seksi Keselamatan Lalu Lintas
4 4 4 3 4 3 4 - 4 -
26 DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL 38 25 38 25 38 14 38 - 38 -
1.Bidang Perencanaan, Fasilitas Pertanahan Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral 17 12 17 12 17 8 17 - 17 -
1.Seksi Perencanaan Transmigrasi
7 7 7 7 7 7 7 - 7 -
2.Seksi Fasilitasi Pertanahan Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral
10 5 10 5 10 1 10 - 10 -
2.Bidang Pembangunan,penempatan, Dan Pengembangan Transmigrasi 6 4 6 3 6 - 6 - 6 -
1.Seksi Pembangunan Dan Penempatan Transmigrasi
3 2 3 3 3 - 3 - 3 -
2.Seksi Pengembangan Transmigrasi
3 2 3 - 3 - 3 - 3 -
3.Bidang Tenaga Kerja 15 9 15 10 15 6 15 - 15 -
1.Seksi Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2 2 2 2 2 1 2 - 2 -
2.Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial
13 7 13 8 13 5 13 - 13 -
27 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 31 23 31 23 31 21 31 - 31 -
1.Bidang Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 14 12 14 12 14 12 14 - 14 -
1.Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Perpustakaan
13 11 13 11 13 12 13 - 13 -
2.Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca
1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
2.Bidang Pengolahan, Pelestarian Dan Pelayanan Perpustakaan 7 7 7 7 7 6 7 - 7 -
1.Seksi Pengolahan Dan Pelestarian Bahan Pustaka
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -
2.Seksi Pelayanan Perpustakaan
4 4 4 4 4 4 4 - 4 -
3.Bidang Kearsipan 10 4 10 4 10 3 10 - 10 -
1.Seksi Pengelolaan Arsip
7 1 7 1 7 1 7 - 7 -
2.Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan
3 3 3 3 3 2 3 - 3 -