Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

No Elemen Data Tahun Satuan Produsen Data
2023 2024 2025 2026 2027
1
Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi
8 12 OPD OPD Bidang Statistik
2
Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik
8 12 OPD OPD Bidang Statistik
3
Tersedianya buku profil daerah
0 Buku Bidang Statistik
4
Jumlah Jenis Buku Statistik yang Tersedia
9 4 Jenis Buku Jenis Buku Bidang Statistik
5
Jumlah Aplikasi Polman Satu Data Online
1 1 Aplikasi Aplikasi Bidang Statistik
6
Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
8 10 Kompilasi Kompilasi Bidang Statistik
7
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan
37 39 Kompilasi Kompilasi Bidang Statistik
8
Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
0 2 Survey Statistik Survey Statistik Bidang Statistik
9
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan
66 68 Survey Statistik Survey Statistik Bidang Statistik
10
Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun
Bidang Statistik
11
Jumlah Elemen Data Sektoral yang dilengkapi standar data dan metadata
1.527 Elemen Data Bidang Statistik
12
Jumlah Data Sektoral Yang Dipublikasikan
1894 221 Data Data Bidang Statistik
13
Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikelola
1894 221 Data Data Bidang Statistik
14
Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikumpulkan
1894 221 Jenis Data Bidang Statistik
15
Jumlah jenis Data Sektoral yang telah dimutakhirkan
1894 221 Jenis Jenis Bidang Statistik
16
Persentase data yang dapat berbagi pakai
9,34 Persen Bidang Statistik
17
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
50 Persen Bidang Statistik
18
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
100 Persen Bidang Statistik
19
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
100 Persen Bidang Statistik
20
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik
0,10 Persen Bidang Statistik
21
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik
82,10 Persen Bidang Statistik
22
Persentase Data sektoral yang valid
30 82,10 persen Persen Bidang Statistik
23
Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
24
Presentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
25
Jumlah Wilayah 3T Yang Terkoneksi Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet
24 24 Titik Titik Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
26
Jumlah Wilayah Desa Blankspot di Kabupaten Polewali Mandar
41 41 Titik Titik Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
27
Jumlah Jaringan Telepon Stasioner
1 Jaringan Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
28
Jumlah Jaringan Telepon Seluler
4 Jaringan Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
29
Jumlah Menara Telekomunikasi
147 164 Unit Menara Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
30
Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani Pusat Data
46 46 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
31
Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia
2.849 Mbps Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
32
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
33
Jumlah Area Yang Telah Dilakukan Pengamanan Informasi
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
34
Jumlah Domain dan Sub Domain yang terlayani
20 Domain Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
35
Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
36
Jumlah aplikasi e-goverment Kab. Polewali Mandar
164 Aplikasi Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
37
Jumlah sistem informasi yang didukung Sistem Keamanan Informasi Yang Memadai
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
38
Jumlah kebijakan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik
14 14 Kebijakan Kebijakan Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
39
Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung TIK
80 80 Titik Fungsi Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
40
Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
41
Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
42
Jumlah instansi pemerintah yang terbentuk CSIRT K/L/D
28 Instansi Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
43
Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Menggunakan Komputer (PC, Laptop, Desktop, Notebook, Tablet)
80,45 Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
44
Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Menggunakan Internet
47,11 Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
45
Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Genggam
80,14 Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
46
Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
90'9 90.9 Persen Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
47
Persentase (%) Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat
100 100 Persen Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
48
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
49
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Memanfaatkan sertifikat elektronik
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
50
Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
100 100 Persen Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
51
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
90.9 90.9 Persen Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
52
Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
53
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
54
Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
55
Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
100 100 Persen Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
56
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
57
Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis Elektronik
81,66 81.66 Persen Persen Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
58
Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
59
Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
60
Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik
23 BULLSSSSS Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
61
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
62
Jumlah website yang dikelola
65 65 Website Website Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
63
Jumlah laporan pengaduan yang ditindak lanjuti
5 Kasus Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
64
Jumlah isu publik dan penyebarannya
16 Isu Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
65
Jumlah Kasus Pengaduan Publik yang Belum Ditindaklanjuti
4 Kasus Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
66
Jumlah saluran layanan aspirasi dan pengaduan publik
2 2 Aplikasi Layanan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
67
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
81 81 Kelompok Kelompok Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
68
Jumlah Kegiatan Pemda yang Terpublikasi
292 Kegiatan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
69
Jumlah Kegiatan Bupati yang Terpublikasi
77 Kegiatan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
70
Jumlah Jenis Media Penyebaran Informasi Publik Penyelenggaraan Pemda
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
71
Jumlah Pemilik Usaha TV Kabel di Kabupaten Polman
1 1 Usaha Usaha Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
72
Jumlah Surat Kabar Terbitan Lokal dan Nasional
4 4 Media Cetak Media Cetak Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
73
Jumlah Stasiun Radio/TV Lokal dan Nasional
17 17 Stasiun Stasiun Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
74
Jumlah Layanan Informasi Publik
3 3 Layanan Layanan Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
75
Jumlah ketersediaan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
76
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi
1 Informasi Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
77
Jumlah Anggota PPID Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan telah Lulus Sertifikasi
2 2 Orang Orang Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
78
Jumlah perangkat daerah yang telah didukung layanan informasi Website, PPID, dan Media Sosial
28 28 OPD Perangkat Daerah Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
79
Jumlah Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif
23 23 Perangkat Daerah Perangkat Daerah Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
80
Predikat Keterbukaan Informasi Publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
81
Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
82
Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
30 persen Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
83
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
84
Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
32 Persen Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik