Sekretariat Daerah

No Elemen Data Tahun Satuan Produsen Data
2023 2024 2025 2026 2027
1
Persentase penanganan kasus konflik batas wilayah yang ditindak lanjuti
Bagian Tata Pemerintahan
2
Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan otonomi daerah
Bagian Tata Pemerintahan
3
Laporan kordinasi monitoring dan evaluasi pemerintahan kependudukan pemberdayaan masyarakat dan desa
Bagian Tata Pemerintahan
4
Jumlah dokumen administrasi tata Pemerintahan yang disusun
Bagian Tata Pemerintahan
5
Jumlah dokumen laporan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat , dan Penanggulangan Bencana
Bagian Tata Pemerintahan
6
Jumlah dokumen Laporan koordinasi monitoring dan evaluasi kesatuan bangsa dan politik
Bagian Tata Pemerintahan
7
Jumlah dokumen regulasi Pertanahan, Kesatuan Bangsa, dan Politik
Bagian Tata Pemerintahan
8
Jumlah dokumen regulasi ketentraman ketertiban perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana
Bagian Tata Pemerintahan
9
Jumlah dokumen administrasi pemekaran wilayah
Bagian Tata Pemerintahan
10
Jumlah Dokumen tapal batas wilayah administrasi antar daerah
Bagian Tata Pemerintahan
11
Jumlah Dokumen Toponimi
Bagian Tata Pemerintahan
12
Jumlah dokumen LPPD, RLPPD,LKPJ.
Bagian Tata Pemerintahan
13
Jumlah dokumen laporan pemantauan tahapan pemilu pilkada
Bagian Tata Pemerintahan
14
Jumlah dokumen standar pelayanan minimal (SPM) Daerah
Bagian Tata Pemerintahan
15
Persentase Pelaksanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Bagian Kesejahteraan Rakyat
16
Persentase Masyarakat Miskin yang Terfasilitasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat
17
Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Terfasilitasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat
18
Jumlah Perangkat Rumah Ibadah yang Menerima insentif
Bagian Kesejahteraan Rakyat
19
Jumlah Perjalanan Ibadah Haji/Umroh yang Terlaksana
Bagian Kesejahteraan Rakyat
20
Jumlah Penerima Bantuan bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
21
Jumlah Calon Jemaah Haji
Bagian Kesejahteraan Rakyat
22
Jumlah Insentif Imam dan Perangkat Rumah Ibadah
Bagian Kesejahteraan Rakyat
23
Jumlah Organisasi Keagamaan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
24
Jumlah pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
25
Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
26
Jumlah Pembinaan Pendidikan Keagamaan (MTQ)
Bagian Kesejahteraan Rakyat
27
Jumlah Organisasi Perempuan yang Terfasilitasi
Bagian Kesejahteraan Rakyat
28
Jumlah Mahasiswa Penyelesaian Study, Beasiswa Berprestasi dan Penghafal Al-Quran Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Bagian Kesejahteraan Rakyat
29
Jumlah anak usia sekolah yang mendapatkan Sertifikat Mampu Baca Al Quran
Bagian Kesejahteraan Rakyat
30
Jumlah dokumen regulasi Pendidikan, Kesehatan, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan
Bagian Kesejahteraan Rakyat
31
Persentase produk hukum yang harmonis
Bagian Hukum
32
Persentase Peraturan Bupati yang ditetapkan
Bagian Hukum
33
Persentase Surat Keputusan yang ditetapkan
Bagian Hukum
34
Persentase Peraturan Bupati yang terpublikasi dalam JDIH
Bagian Hukum
35
Persentase Surat Keputusan yang terpublikasi dalam JDIH
Bagian Hukum
36
Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
Bagian Hukum
37
Jumlah Surat Edaran
Bagian Hukum
38
Jumlah Instruksi Bupati
Bagian Hukum
39
Jumlah Harmonisasi Produk Hukum
Bagian Hukum
40
Jumlah Kasus Pengaduan Perkara Litigasi dan Non Litigasi yang di Fasilitasi
Bagian Hukum
41
Jumlah Laporan Kabupaten Peduli HAM dan Laporan Aksi HAM
Bagian Hukum
42
Jumlah Peraturan Daerah yang terpublikasi dalam JDIH
Bagian Hukum
43
Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Bagian Administrasi Pembangunan
44
Jumlah dokumen administrasi pembangunan yang disusun
Bagian Administrasi Pembangunan
45
Jumlah dokumen fasilitasi Program Pembangunan yang tersusun
Bagian Administrasi Pembangunan
46
Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan
47
Jumlah Dokumen Laporan hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan
48
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perencanaan Program Pembangunan Daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
49
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
50
Jumlah pemantauan dan evaluasi TEPRA
Bagian Administrasi Pembangunan
51
Jumlah pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan
52
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
53
Jumlah rekomendasi dan tindaklanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
54
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
Bagian Administrasi Pembangunan
55
Jumlah paket pekerjaan Jasa Konstruksi
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
56
Jumlah paket pekerjaan Jasa Konsultan
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
57
Jumlah paket pekerjaan Penyedia Barang
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
58
Jumlah paket pekerjaan Jasa Lainnya
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
59
Jumlah dokumen rekomendasi Pemanfaatan Sistem Layanan Pengadaan Secara Eletronik
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
60
Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang secara Elektronik
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
61
Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
62
Jumlah pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
63
Jumlah Katalog Elektronik Lokal/ Sektoral
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
64
Jumlah peserta/orang pembinaan/advokasi pengadaan baranag dan jasa
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
65
Jumlah peserta bimbingan teknis, pendampingan, dan /atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
66
Jumlah Personil UKPBJ
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
67
Jumlah Layanan Penyelesaiaan Sengketa Kontrak melalui Mediasi
Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
68
Persentase kebijakan perekonomian yang dilaksanakan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
69
Persentase pemantauan kebijakan terkait SDA yang tepat waktu
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
70
Jumlah Dokumen Regulasi Perindustrian,Perdagangan,Koperasi,UKM dan ESDM
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
71
Jumlah Dokumen Regulasi Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
72
Jumlah Dokumen Regulasi Pendapatan,Penanaman Modal,Perijinan dan Badan Usaha Daerah
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
73
Jumlah dokumen laporan Akses Keuangan Daerah yang Tersusun
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
74
Jumlah Dokumen Inflasi Yang Tersusun
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
75
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perindustrian
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
76
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perdagangan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
77
Jumlah Kebijakan daerah tentang Koperasi
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
78
Jumlah Kebijakan daerah tentang UKM
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
79
Jumlah Kebijakan daerah tentang ESDM
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
80
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pertanian
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
81
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pangan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
82
Jumlah Kebijakan daerah tentang Kelautan dan Perikanan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
83
Jumlah Kebijakan daerah tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
84
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pendapatan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
85
Jumlah Kebijakan Kebijakan daerah tentang Penanaman Modal
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
86
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perijinan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
87
Jumlah Kebijakan daerah tentang Badan Usaha Daerah
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
88
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perindustrian
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
89
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Koperasi
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
90
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi UKM
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
91
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi ESDM
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
92
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pertanian
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
93
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pangan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
94
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Kelautan dan Perikanan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
95
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
96
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pendapatan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
97
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Penanaman Modal
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
98
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perijinan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
99
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Usaha Daerah
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
100
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perdagangan
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
101
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Yang Tersusun
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
102
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perindustrian,Perdagangan,Koperesi,UKM, dan ESDM yang tersusun
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
103
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Momitoring dan Evaluasi Bidang Peternakan, Kelautan dan Perikanan yang Tersusun
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
104
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendapatan, Penanaman Modal, Perizinan dan BUD yang tersusun
Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
105
Indeks Reformasi Birokrasi
Bagian Organisasi
106
Persentase perangkat daerah dengan predikat reformasi birokrasi baik
Bagian Organisasi
107
Jumlah Jenis Dokumen Penataan Kelembagaan
Bagian Organisasi
108
Jumlah Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Bagian Organisasi
109
Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan
Bagian Organisasi
110
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi
Bagian Organisasi
111
Jumlah Dokumen Inovasi Pelayanan Publik
Bagian Organisasi
112
Jumlah Dokumen Penilaian Pelayanan Publik
Bagian Organisasi
113
Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis Yang Tersusun
Bagian Organisasi
114
Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat
Bagian Organisasi
115
Jumlah Dokumen Kebijakan Naskah Dinas Yang Tersusun
Bagian Organisasi
116
Jumlah Dokumen LAKIP Perangkat Daerah Yang Memenuhi Standar
Bagian Organisasi
117
Jumlah Dokumen Cascading Kinerja Perangkat Daerah
Bagian Organisasi
118
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perangkat Daerah Yang Tersusun
Bagian Organisasi
119
Jumlah Dokumen Pengukuran Kinerja
Bagian Organisasi
120
Jumlah Dokumen Laporan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur
Bagian Organisasi
121
Jumlah Dokumen PMPRB Yang Tersusun
Bagian Organisasi
122
Jumlah dokumen Budaya Kerja Aparatur
Bagian Organisasi
123
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Bagian Organisasi
124
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah
Bagian Organisasi
125
Jumlah Jabatan
Bagian Organisasi
126
Jumlah Kelas dan Nilai Jabatan
Bagian Organisasi
127
Jumlah Indikator Kinerja Utama OPD
Bagian Organisasi
128
Jumlah OPD Yang Memiliki Standar Pelayanan Publik Partisipatif
Bagian Organisasi
129
Jumlah OPD Yang Dilengkapi SOP
Bagian Organisasi
130
Jumlah Perangkat Daerah Yang Layak Diusulkan Sebagai Perangkat Daerah Zona WBK
Bagian Organisasi
131
Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
132
Jumlah kunjungan kerja
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
133
Jumlah rapat koordinasi unsur pejabat pemerintah daerah dan FORKOPIMDA
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
134
Jumlah media massa yang aktif memanfaatkan informasi pemerintah daerah dan jenis penyelenggaraan informasi Daerah
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
135
Jumlah Tim Keprotokolan Daerah
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
136
Jumlah Tamu Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokolan
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
137
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokolan
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
138
Jumlah Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan kepada Awak Media
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
139
Jumlah Pewarta
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
140
Jumlah Upacara Hari Besar Nasional
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
141
Jumlah hari Besar Keagamaan
Bagian Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
142
Jumlah pegawai Sekretariat Daerah
Bagian Umum Dan Perlengkapan
143
Jumlah dokumen Persuratan
Bagian Umum Dan Perlengkapan
144
Jumlah dokumen Kinerja Program dan Kegiatan Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan
145
Jumlah dokumen Kinerja Keuangan Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan
146
Jumlah dokumen Renstra Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan
147
Jumlah dokumen Renja Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan
148
Jumlah dokumen RKA Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan
149
Jumlah sarana prasarana Ruman Jabatan
Bagian Umum Dan Perlengkapan
150
Jumlah tenaga Pelayanan rumah jabatan
Bagian Umum Dan Perlengkapan
151
Jumlah barang Inventaris Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan
152
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Setda
Bagian Umum Dan Perlengkapan