Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian

No Elemen Data Tahun Satuan Produsen Data
2023 2024 2025 2026 2027
1
Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
2
Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota asesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
3
Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
4
Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
5
Predikat Keterbukaan Informasi Publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
6
Jumlah Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
7
Jumlah perangkat daerah yang telah didukung layanan informasi Website, PPID, dan Media Sosial
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
8
Jumlah Anggota PPID Yang Telah Mengikuti Pelatihan dan telah Lulus Sertifikasi
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
9
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang terpublikasi
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
10
Jumlah ketersediaan sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
11
Jumlah Layanan Informasi Publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
12
Jumlah Stasiun Radio/TV Lokal dan Nasional
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
13
Jumlah Surat Kabar Terbitan Lokal dan Nasional
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
14
Jumlah Pemilik Usaha TV Kabel di Kabupaten Polman
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
15
Jumlah Jenis Media Penyebaran Informasi Publik Penyelenggaraan Pemda
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
16
Jumlah Kegiatan Bupati yang Terpublikasi
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
17
Jumlah Kegiatan Pemda yang Terpublikasi
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
18
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
19
Jumlah saluran layanan aspirasi dan pengaduan publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
20
Jumlah Kasus Pengaduan Publik yang Belum Ditindaklanjuti
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
21
Jumlah isu publik dan penyebarannya
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
22
Jumlah laporan pengaduan yang ditindak lanjuti
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
23
Jumlah website yang dikelola
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
24
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
25
Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
26
Persentase (%) konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
27
Persentase (%) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik
Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik
28
Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis Elektronik
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
29
Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
30
Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
31
Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
32
Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
33
Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumah kegiatan strategis yang harus diamankan
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
34
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
35
Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
36
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang Memanfaatkan sertifikat elektronik
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
37
Persentase (%) layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
38
Persentase (%) Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
39
Persentase (%) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
40
Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Memiliki dan Menggunakan Telepon Genggam
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
41
Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Menggunakan Internet
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
42
Jumlah Prosentase Anggota Rumah Tangga Yang Menggunakan Komputer (PC, Laptop, Desktop, Notebook, Tablet)
300 Rumah Tangga Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
43
Jumlah instansi pemerintah yang terbentuk CSIRT K/L/D
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
44
Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
45
Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
46
Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang didukung TIK
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
47
Jumlah kebijakan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
48
Jumlah sistem informasi yang didukung Sistem Keamanan Informasi Yang Memadai
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
49
Jumlah aplikasi e-goverment Kab. Polewali Mandar
164 Aplikasi Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
50
Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Antar Perangkat Daerah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
51
Jumlah Domain dan Sub Domain yang terlayani
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
52
Jumlah Area Yang Telah Dilakukan Pengamanan Informasi
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
53
Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
54
Jumlah kapasitas Bandwidth yang tersedia
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
55
Jumlah Perangkat Daerah yang terlayani Pusat Data
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
56
Jumlah Menara Telekomunikasi
147 Unit Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
57
Jumlah Jaringan Telepon Seluler
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
58
Jumlah Jaringan Telepon Stasioner
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
59
Jumlah Wilayah Desa Blankspot di Kabupaten Polewali Mandar
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
60
Jumlah Wilayah 3T Yang Terkoneksi Layanan Akses Telekomunikasi Universal dan Internet
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
61
Presentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
62
Presentase (%) perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
63
Persentase Data sektoral yang valid
Bidang Statistik
64
Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik
Bidang Statistik
65
Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik
Bidang Statistik
66
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
Bidang Statistik
67
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
Bidang Statistik
68
Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)
Bidang Statistik
69
Persentase data yang dapat berbagi pakai
Bidang Statistik
70
Jumlah jenis Data Sektoral yang telah dimutakhirkan
Bidang Statistik
71
Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikumpulkan
Bidang Statistik
72
Jumlah Data Sektoral OPD yang telah Dikelola
Bidang Statistik
73
Jumlah Data Sektoral Yang Dipublikasikan
Bidang Statistik
74
Jumlah Elemen Data Sektoral yang dilengkapi standar data dan metadata
Bidang Statistik
75
Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun
Bidang Statistik
76
Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan
Bidang Statistik
77
Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
Bidang Statistik
78
Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan
Bidang Statistik
79
Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS
Bidang Statistik
80
Jumlah Aplikasi Polman Satu Data Online
Bidang Statistik
81
Jumlah Jenis Buku Statistik yang Tersedia
Bidang Statistik
82
Tersedianya buku profil daerah
Bidang Statistik
83
Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik
Bidang Statistik
84
Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi
Bidang Statistik