Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No Elemen Data Tahun Satuan Produsen Data
2023 2024 2025 2026 2027
1
Jumlah Investor
Bidang Penanaman Modal
2
Nilai realisasi investasi daerah
Bidang Penanaman Modal
3
Jumlah Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang sesuai standar prosedur
Bidang Penanaman Modal
4
Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Nama Perusahaan
Bidang Penanaman Modal
5
Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Lokasi Proyek
Bidang Penanaman Modal
6
Realisasi Penanaman Modal berdasarkan Sektor
Bidang Penanaman Modal
7
Jumlah Sektor Unggulan yang Dipromosikan
Bidang Penanaman Modal
8
Data Potensi Investasi Menurut Sektor
Bidang Penanaman Modal
9
Jumlah Kantor Bank dan ATM
Bidang Penanaman Modal
10
PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
Bidang Penanaman Modal
11
Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
12
Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
13
Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting
Bidang Penanaman Modal
14
Kegiatan pameran penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
15
Kegiatan penerimaan misi penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
16
Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
17
Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
18
Laporan realisasi penanaman modal
Bidang Penanaman Modal
19
Jumlah Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota
Bidang Penanaman Modal
20
Jumlah Kegiatan Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN
Bidang Penanaman Modal
21
Nilai Realisasi Penanaman Modal
Bidang Penanaman Modal
22
Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
23
Jumlah dan Jenis Izin pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang sesuai standar prosedur
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
24
Jumlah hasil evaluasi pelayanan PTSP
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
25
Jumlah Layanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
26
Jumlah Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Permohonan
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
27
Jumlah Penyampaian Dokumen Permohonan yang Telah Diterbitkan
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
28
Jumlah ketersediaan data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
29
Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
Bidang Pendaftaran, Perizinan Dan Non Perizinan
30
Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
31
Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
32
Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
33
Jumlah Pelayanan Pembayaran Retribusi Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
34
Jumlah Perizinan Sektor A yang ditinjau
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
35
Jumlah Tindak Lanjut Pengelolaan Dokumen Perizinan dan Non Perzinan Sektor A Yang Telah Memenuhi Syarat
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
36
Jumlah Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Sektor A
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
37
Jumlah Pengelolaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Sektor A
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
38
Jumlah SK Izin Lokasi/KKPR Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
39
Jumlah Izin yang belum di tetapkan Sektor A
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
40
Jumlah Realiasisasi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
41
Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ditetapkan melalui SIM BG
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
42
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Kelautan dan Perikanan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
43
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Pertanian OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
44
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
45
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Perindustrian OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
46
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
47
Jumlah izin yang ditetapkan sektor Pekerjaan Umum an Perumahan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
48
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Transportasi OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
49
Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Kesehatan, Obat dan Makanan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
50
Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Pariwisata OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
51
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Ketenagakerjaan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
52
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
53
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
54
Jumlah izin yang ditetapkan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
55
Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM OSS
Bidang Peninjauan Dan Penetapan Sekor A
56
Jumlah Perizinan Sektor B yang ditinjau
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
57
Jumlah Tindak Lanjut Pengelolaan Dokumen Perizinan dan Non Perzinan Sektor A Yang Telah Memenuhi Syarat
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
58
Jumlah Penetapan Perizinan dan Non Perizinan Sektor B
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
59
Jumlah Izin yang belum di tetapkan Sektor B
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
60
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Kelautan dan Perikanan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
61
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Pertanian Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
62
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
63
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Perindustrian Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
64
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Perdagangan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
65
Jumlah izin yang ditetapkan sektor Pekerjaan Umum an Perumahan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
66
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Transportasi Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
67
Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Kesehatan, Obat dan Makanan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
68
Jumlah Izin yang ditetapkan sektor Pariwisata Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
69
Jumlah Izin yang di tetapkan Sektor Ketenagakerjaan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
70
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
71
Jumlah Izin yang ditetapkan Sektor Lainnya (Koperasi dan UMKM) ; Sosial Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
72
Jumlah izin yang ditetapkan sektor Kesatuan Bangsa dan Politik Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
73
Jumlah izin yang ditetapkan sektor Transmigrasi, Naker dan ESDM Non OSS
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B
74
Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM
Bidang Peninjauan Penetapan Sektor B