Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Energi Sumber Daya Mineral

No Elemen Data Tahun Satuan Produsen Data
2023 2024 2025 2026 2027
1
Rata-rata Nilai Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
2
Jumlah Rumah Tangga Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS)
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
3
Jumlah Rumah Tangga Transmigrasi Penduduk Asal (TPA)
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
4
Jumlah Kawasan Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
5
Jumlah wilayah Penempatan Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
6
Jumlah Penduduk Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
7
Luas Pencadangan Areal
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
8
Jumlah data Ukur, Bagi, Lahan
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
9
Jumlah Dokumen Perencanaan Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
10
Jumlah Dokumen Rencana Satuan Permukiman Pada Kawasan Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
11
Jumlah Dokumen Rencana Teknis Transmigrasi (RTSP)
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
12
Jumlah Dokumen Pertanahan Transmigrasi
Bidang Penyiapan Kawasan Transmigrasi Dan Pembangunan Energi Sumber Daya Mineral
13
Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
14
Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi yang tertata persebaran penduduknya
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
15
Jumlah KK transmigran yang terbina kesiapan ligkungan hunian
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
16
Jumlah warga yang memahami transmigrasi
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
17
Jumlah Satuan Permukiman (SP) Transmigrasi dalam kondisi memadai
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
18
Jumlah Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
19
Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Dari PLN dan BukanPLN
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
20
Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
21
Jumlah satuan pemukiman yang dibina
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
22
Jumlah Fasilitas Umum
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
23
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
24
Luas Lahan Usaha I
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
25
Luas Lahan Usaha II
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
26
Luas Lahan Pekarangan
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
27
Jumlah Penghasilan Transmigrasi
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
28
Jumlah Penerima Perbekalan
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
29
Jumlah Penerima Bantuan Saprotan
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
30
Jumlah lokasi transmigrasi baru
Bidang Pembangunan, Penempatan Dan Pengembangan Transmigrasi
31
Persentase tenaga kerja yang terserap
Bidang Tenaga Kerja
32
Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja
Bidang Tenaga Kerja
33
Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster
Bidang Tenaga Kerja
34
Persentase instruktur bersertifikat kompetensi
Bidang Tenaga Kerja
35
Persentase LPK yang terakreditasi
Bidang Tenaga Kerja
36
Persentase LPK yang memiliki perizinan
Bidang Tenaga Kerja
37
Persentase lulusan bersertifikat pelatihan
Bidang Tenaga Kerja
38
Persentase penyerapan lulusan
Bidang Tenaga Kerja
39
Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas
Bidang Tenaga Kerja
40
Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
Bidang Tenaga Kerja
41
Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Bidang Tenaga Kerja
42
Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah
Bidang Tenaga Kerja
43
Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
Bidang Tenaga Kerja
44
Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan
Bidang Tenaga Kerja
45
Persentase jumlah perusahaan yang berselisih
Bidang Tenaga Kerja
46
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial
Bidang Tenaga Kerja
47
Jumlah tenaga kerja terampil
Bidang Tenaga Kerja
48
Jumlah Perusahaan dan Jumlah Karyawan Yang Telah Menerapkan Aturan Ketenagakerjaan
Bidang Tenaga Kerja
49
Jumlah Calon Tenaga Kerja yang Kompeten
Bidang Tenaga Kerja
50
Jumlah Calon Tenaga Kerja Terampil
Bidang Tenaga Kerja
51
Jumlah Peserta dan Jenis Pelatihan Kerja
Bidang Tenaga Kerja
52
Jumlah kegiatan TKM (Tenaga Kerja Mandiri)
Bidang Tenaga Kerja
53
Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota
Bidang Tenaga Kerja
54
Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota
Bidang Tenaga Kerja
55
Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan
Bidang Tenaga Kerja
56
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Bidang Tenaga Kerja
57
Jumlah penganggur yang dilatih
Bidang Tenaga Kerja
58
Lulusan bersertifikat kompetensi
Bidang Tenaga Kerja
59
Jumlah Perusahan dan Karyawan Yang Telah Terdaftar Sebagai Peserta BPJS TK
Bidang Tenaga Kerja
60
Jumlah Perusahaan yang telah Menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Bidang Tenaga Kerja
61
Jumlah Informasi pasar kerja
Bidang Tenaga Kerja
62
Jumlah pendaftaran ID dan rekomendasi paspor CPMI
Bidang Tenaga Kerja
63
Jumlah fasilitasi & mediasi perselisihan hubungan industri
Bidang Tenaga Kerja
64
Jumlah PMI dan Lokasi Penempatan
Bidang Tenaga Kerja
65
Jumlah Tenaga Kerja Dalam Daerah
Bidang Tenaga Kerja
66
Jumlah Tenaga Kerja Asing
Bidang Tenaga Kerja
67
Jumlah Tenaga Kerja Usia Muda (15-24 Thn) yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan
Bidang Tenaga Kerja
68
Jumlah Penduduk Yang Bekerja Informal Disektor Non Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin
Bidang Tenaga Kerja
69
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan & Jenis Kelamin
Bidang Tenaga Kerja
70
Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Penempatan dan Pelindung Pekerja Migran Indinesia (PMI)
Bidang Tenaga Kerja
71
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan
Bidang Tenaga Kerja
72
Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)
Bidang Tenaga Kerja
73
Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan
Bidang Tenaga Kerja
74
Jumlah mogok kerja
Bidang Tenaga Kerja
75
Jumlah penutupan perusahaan
Bidang Tenaga Kerja
76
Jumlah perselisihan kepentingan
Bidang Tenaga Kerja
77
Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan
Bidang Tenaga Kerja
78
Jumlah perselisihan PHK
Bidang Tenaga Kerja
79
Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK
Bidang Tenaga Kerja
80
Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite
Bidang Tenaga Kerja
81
Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan
Bidang Tenaga Kerja
82
Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota
Bidang Tenaga Kerja
83
Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota
Bidang Tenaga Kerja
84
Jumlah pencari kerja yang terserap
Bidang Tenaga Kerja
85
Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota
Bidang Tenaga Kerja
86
Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota
Bidang Tenaga Kerja
87
Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
Bidang Tenaga Kerja
88
Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota
Bidang Tenaga Kerja
89
Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota
Bidang Tenaga Kerja
90
Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)
Bidang Tenaga Kerja
91
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan
Bidang Tenaga Kerja
92
Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja
Bidang Tenaga Kerja
93
Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya
Bidang Tenaga Kerja
94
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan
Bidang Tenaga Kerja
95
Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
Bidang Tenaga Kerja
96
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak
Bidang Tenaga Kerja
97
Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
Bidang Tenaga Kerja
98
Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru
Bidang Tenaga Kerja
99
Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan
Bidang Tenaga Kerja
100
Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3
Bidang Tenaga Kerja
101
Jumlah perusahaan yang mematuhi Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan melalui WLKP Online (Sisnaker)
Bidang Tenaga Kerja
102
Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK
Bidang Tenaga Kerja
103
Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah
Bidang Tenaga Kerja
104
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah
Bidang Tenaga Kerja
105
Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah
Bidang Tenaga Kerja
106
Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah
Bidang Tenaga Kerja
107
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultansi dan pengukuran produktivitas
Bidang Tenaga Kerja
108
Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan
Bidang Tenaga Kerja
109
Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama
Bidang Tenaga Kerja
110
Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
Bidang Tenaga Kerja
111
Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan
Bidang Tenaga Kerja
112
Jumlah Lembaga kerja sama tripartit atau dewan pengupahan provinsi dan kab./kota yang telah menjalankan fungsinya
Bidang Tenaga Kerja
113
Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit
Bidang Tenaga Kerja
114
Jumlah Unit layanan disabilitas
Bidang Tenaga Kerja
115
Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
Bidang Tenaga Kerja
116
Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
Bidang Tenaga Kerja
117
Jumlah Perusahaan
Bidang Tenaga Kerja